Sistem Pemilu Harus Tetap Jaga NKRI

Sejak memasuki era reformasi,  muncul tuntutan agar implementasi dari Pancasila terutama sila ke 4 mengenai permusyawaratan dilaksanakan. Ada suatu kebutuhan yang dikehendaki oleh sebagian besar rakyat bahwa rakyat yang berdaulat itu implementasinya secara langsung dilakukan oleh rakyat sendiri. Hal tersebut merupakan ketidakpuasan dari rakyat selama ini setelah sebelumnya terpaku pada suatu rezim dimana sistem perwakilan yang diterapkan dalam memilih seorang pemimpin

Apapun sistem yang digunakan dalam memilih seorang pemimpin baik secara langsung maupun keterwakilan harus ada jaminan bahwa NKRI harus tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan oleh Lukman Hakim Saifuddin dalam membuka  Seminar Nasional di Hotel Sanur Paradise Bali, Selasa 8 Mei 2012 dengan tema TinjauanTerhadap Pemilu Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Rangka Penguatan Sistem Demokrasi dan Otonomi Daerah.

Menurut Lukman ada 2 pendapat dalam proses penentuan pemilihan seorang pemimpin. Apakah seorang pemimpin harus dipilih oleh semua orang atau cukup diwakili oleh orang-orang yang memiliki kriteria-kriteria dan syarat tertentu. Pendapat yang pertama yaitu Pemilihan langsung tidak bisa diterapkan. Hal ini dikarenakan tidak bisa disamakan suara dari seorang yang lebih pintar seperti  profesor yang memiliki kemampuan analisis dan pengetahuan yang baik dibandingkan dengan seorang yang tinggal di gunung-gunung yang tidak pernah sekolah/buta huruf, tidak ada TV dan surat kabar. Sedangkan Pendapat kedua yaitu Pemilihan secara Langsung bisa diterapkan. Menurut pengusung pendapat ini menentukan pemimpin bukan dilihat dari latar belakang pendidikan formal saja tetapi memilih seorang pemimpin lebih tertuju pada suatu hak semua orang. Jadi semua orang berhak menentukan pemimpinnya.

Pemilihan langsung sekarang ini semata-mata karena pemilihan ini lebih dikehendaki mayoritas rakyat saja, ujarnya. Lebih lanjut Lukman mengungkapkan bahwa Sistem pemerintahan ditiap daerah tidaklah sama. Kondisi sosial juga berbeda. Jadi sistem pemilihan langsung tidaklah bisa digeneralisir. Sehingga didalam UUD disebutkan bahwa Gubernur/bupati/walikota tidak dipilih secara langsung tetapi dipilih secara demokratis.

Hadir dalam pembukaan seminar tersebut kepala Kesbangpolinmas yang mewakili Gubernur Bali, serta jajaran muspida dan juga narasumber anggota MPR RI Dr. Yasonna H Laoly, SH, M.Sc dan I Wayan Sudirta, SH, serta narasumber setempat yaitu Drs. I Made Wena, M.Si, Drs. I Made Arjaya, M.Si, Tjokorde Gede Atmadja, SH dan Dr. Drs. Aag. Oka Wisnumurti, M.Si. Seminar Nasional yang merupakan kerjasama MPR RI dengan Universitas Warmadewa ini juga dihadiri oleh 200 peserta  yang terdiri dari kalangan akademisi, organisasi kemasyarakatan dan keagamaan serta dari unsur partai politik.

Sumber:http://www.mpr.go.id/berita/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s