PHDI Bali Harapkan Ada Dana ‘CSR’ Budaya

Ketua PHDI Provinsi Bali, Dr I Gusti Ngurah Sudiana  - [ist]

Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dr I Gusti Ngurah Sudiana mengharapkan, ke depan ada dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di daerah itu yang diarahkan untuk bidang kebudayaan.

“Selama ini belum pernah ada CSR untuk budaya. Padahal daya tarik Bali itu bagi wisatawan dari sisi budaya,” kata Gusti Ngurah Sudiana dalam dialog bertajuk “Apakah Upacara Agama Mempengaruhi Kemiskinan di Bali, di Denpasar, Kamis (9/1).

Menurut dia, dengan dana CSR yang difokuskan untuk bidang kebudayaan itu, selanjutnya dapat diarahkan untuk membantu kegiatan adat dan budaya masyarakat Bali.

Ia menambahkan, kharisma Bali dapat terjaga karena selama ini masyarakat tetap melestarikan adat dan budaya yang kemudian diimplementasikan melalui kegiatan ritual keagamaan.

Di sisi lain, ujar Sudiana, terkait adanya pandangan yang menyebutkan pelaksanaan ritual keagamaan di Bali memberatkan umat, sesungguhnya tidaklah benar. Karena sudah terbagi dalam berbagai tingkatan yang dipilih umat.

“Kalau bagi yang tidak mampu, jangan memaksakan diri untuk menggelar tingkatan agung (tertinggi),” ucapnya.

Selain itu, umat Hindu sebaiknya juga memahami, bahwa untuk berbakti pada Tuhan dapat ditempuh melalui empat jalan (Catur Marga). Tidak hanya lewat ritual, tapi juga bisa lewat pendidikan, kerja dan yoga.

PHDI sebelumnya juga sudah mengeluarkan keputusan pada 1998, tentang pelaksanaan upacara yang dapat dilakukan secara massal, seperti halnya dalam upacara Ngaben.

Pihaknya sepakat, ke depan diperlukan upaya pencerahan yang lebih intensif pada umat. Sehingga dapat melaksanakan ritual sesuai dengan kemampuan.

Terkait hasil rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Bali pada September 2014 yang menyebutkan bahwa dari kelompok orang Bali yang miskin di wilayah perdesaan, ternyata pengeluaran kedua yang tertinggi untuk kelompok non-makanan adalah upacara.

Sudiana mengharapkan ke depan, agar BPS juga menghitung tingkat kemakmuran dari pelaksanaan upacara.

“Seperti halnya hotel-hotel dan akomodasi wisata lainnya, kan mereka mendapat keuntungan dari ritual upacara yang telah dilaksanakan umat Hindu,” kata Sudiana.

Sumber : skalanews.com

 

BACA JUGA:

PHDI Sulawesi Selatan Adakan Workshop GDHDI

DSC_2983

Makassar, 2-3 Agustus 2014. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulawesi Selatan mengadakan kegiatan Workshop Grand Desain Hindu Dharma Indonesia (GDHDI) yang di ikuti oleh perwakilan setiap Ketua PHDI se Provinsi s=Sulawesi Selatan dan Perwakilan ketua-ketua Lembaga Hindu se Provinsi Sulawesi Selatan. PHDI Sulawesi Selatan dinyatakan sebagai PHDI Provinsi yang ke dua melaksanakan kegiatan workshop ini sejak di bentuknya Grand Desain ini pada 2011.  Kegiatan ini mendatangkan narasumber dari Perancang Grand Desain itu sendiri yaitu K.S. Arsana dan Nyoman Marpa serta Sekretaris Umum PHDI Pusat.

PD KMHDI SulSel juga ikut ambil alih dalam kegiatan ini dengan mengirimkan lebih dari 7 orang perwakilannya dalam kegiatan ini yang di adakan selama dua hari 2-3 Agustus di Balai Diklat Kehutanan Makassar.

Kegiatan Workshop Grand Desain ini dianggap sangat perlu dilakukan untuk menyatukan semua lembaga Hindu untuk bersama – sama mencapai pelayanan yang mensejahterakan Umat Hindu. Adapun Lembaga – lembaga yang mengambil peran dalam Grand Desain ini ada 7 Lembaga yaitu: PHDI, Prajaniti, PSN, WHDI, Peradah, KMHDI, dan ICHI.

 

DSC_2967

Foto Perserta GDHDI

DSC_3145

Foto Pemateri KS. ARSANA (kiri) dengan Perwakilan PD KMHDI SulSel (dua dari kiri)

 

DSC_3092

Foto Perserta GDHDI